KOLAKA UTARA, PETARUNGSULTRA.COM – Di ujung utara Kabupaten Kolaka Utara, tiga kecamatan Porehu, Tolala, dan Batu Putih tengah menanti kepastian. Akses jalan sepanjang kurang lebih 40 kilometer di sana bukan sekadar aspal dan batu, melainkan urat nadi ekonomi dan sosial yang selama ini didambakan kelayakannya.
Baru-baru ini, suara lantang terdengar dari Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding. Ia menyuarakan kegelisahan rakyatnya, menagih tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atas kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.
Sebuah teriakan wajar dari seorang pemimpin yang melihat keseharian warganya bergulat dengan jalan rusak.
Namun, di balik riuh rendah tuntutan publik dan keterbatasan fiskal daerah, rupanya ada strategi “senyap” namun besar yang tengah dimainkan oleh Pemprov Sultra. Sebuah pertaruhan kebijakan demi hasil yang lebih maksimal.
Menanggapi pernyataan Wabup Jumarding, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, memilih merespons dengan nada sejuk.
Di ruang kerjanya, Selasa (10/2/2026), ia tidak membantah, melainkan mengafirmasi kepedulian sang Wakil Bupati.
“Pemprov Sultra sangat memahami suasana kebatinan para pemimpin di setiap daerah. Apa yang dikemukakan Bapak Jumarding adalah bagian dari tanggung jawab beliau terhadap masyarakatnya,” ujar Andi Syahrir.
Namun, Andi mengingatkan satu realitas pahit yang dihadapi semua lini pemerintahan saat ini, ruang fiskal yang kian sempit akibat kebijakan efisiensi. “Gerak kita tidak seluwes sebelum-sebelumnya,” akunya jujur.
Kisah di balik layar penanganan jalan ini sebenarnya telah mencapai puncaknya pada akhir Oktober 2025 lalu.
Kala itu, rombongan besar dari Kolaka Utara terdiri dari anggota DPRD Dapil setempat, para camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat mendatangi Kendari.
Gubernur Sultra saat itu langsung memerintahkan Andi Syahrir mendampingi rombongan tersebut untuk duduk bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Di meja diskusi, terhampar dua pilihan sulit bak buah simalakama.
Opsi pertama adalah jalur aman namun lambat. Jalan Porehu-Tolala-Batu Putih dianggarkan lewat APBD Provinsi 2026.
Namun, dengan dana terbatas, pembangunan hanya mampu mencakup 5 hingga 10 kilometer per tahun. Artinya, butuh waktu bertahun-tahun bagi warga untuk menikmati jalan mulus secara utuh.
Opsi kedua adalah jalur berani, Mengusulkan lewat Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Risikonya tinggi, karena aturannya ketat, jika diusul lewat IJD, tidak boleh ada pos anggaran ganda di APBD.
Namun, jika disetujui Kementerian PU, seluruh ruas 40 kilometer itu bisa diaspal tuntas pada tahun 2026 ini juga.
“Sempat muncul pendapat, bagaimana jika diusulkan lewat IJD tapi tetap dianggarkan di APBD sebagai cadangan? Ternyata ketentuannya tidak membolehkan itu. Harus pilih satu,” jelas Andi.
Keputusan akhirnya diambil. Pemprov Sultra dan perwakilan masyarakat Kolut sepakat mengambil langkah berani:, Maju lewat jalur IJD.
Kesepakatan ini bukan tanpa alasan. Ada memori pahit di tahun 2024, di mana usulan serupa sebenarnya sudah disetujui dengan pagu Rp 50 miliar untuk 2025.
Namun, badai efisiensi memangkas angka itu menjadi Rp 40 miliar, lalu Rp 20 miliar, hingga akhirnya hilang tak berbekas. Inilah yang memicu kedatangan rombongan Kolut ke Pemprov.
Belajar dari pengalaman itu, strategi kali ini dimatangkan. Jika “pertaruhan” IJD di 2026 ini meleset, Pemprov menjamin prioritas penganggaran lewat APBD pada 2027.
“Kesepakatan inilah yang kami laporkan ke Bapak Gubernur. Malam harinya, beliau bersilaturahmi dengan rombongan dari Kolut dalam suasana yang sangat cair dan gembira,” kenang Andi.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah pusat. Usulan telah masuk, dan harapan warga di tiga kecamatan paling utara Kolut itu digantungkan pada persetujuan IJD tahun anggaran 2026.
Andi Syahrir menutup penjelasannya dengan rasa hormat kepada Wabup Jumarding. Ia menyadari mungkin detail teknis dan strategi “tahan napas” ini belum sepenuhnya terkomunikasikan hingga ke level pimpinan daerah Kolut.
“Saya yakin beliau (Wabup) dapat memahami kondisi ini. Beliau tipe pemimpin yang berbicara lugas dan tulus pada masyarakatnya,” tutup Andi.
Bagi warga Porehu, Tolala, dan Batu Putih, mekanisme apa pun yang ditempuh pemerintah tidaklah penting. Yang mereka nantikan hanyalah satu, janji jalan mulus itu tak lagi sekadar di atas kertas, tapi tergelar nyata di depan rumah mereka.
PENERBIT: REDAKSI