DEPOK, PETARUNGSULTRA.COM – Langkah besar menuju tata kelola pemerintahan yang modern dan aman resmi diambil Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Bertempat di markas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (12/2), Pemprov Sultra melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagai bagian dari transformasi e-Government.
Prosesi bersejarah ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio, yang mewakili pemerintah provinsi, serta Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN, Jonathan Gerhard Tarigan.
Sultra tidak sendiri, langkah ini diikuti oleh 18 pemerintah daerah secara serentak, termasuk Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang turut berkomitmen mengadopsi teknologi serupa.
Mandat Transformasi dari Gubernur
Sekda Sultra, Asrun Lio, menegaskan, langkah ini bukan sekadar mengikuti tren teknis, melainkan wujud nyata dari visi Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.
“Bapak Gubernur selalu menekankan bahwa transformasi birokrasi melalui e-Government adalah langkah strategis yang sudah mendesak. Kerja sama dengan BSSN ini adalah fondasi agar sistem kita tidak hanya cepat, tapi juga terlindungi,” ujar Asrun Lio, Jumat (13/2).
Plt. Kadis Kominfo Sultra, Andi Syahrir, menambahkan, masyarakat dan aparatur sipil negara akan segera merasakan manfaat nyata dari sistem ini.
Ke depan, proses administrasi yang lambat karena kendala jarak dan waktu akan terpangkas berkat Tanda Tangan Elektronik (TTE).
TTE terintegrasi langsung dengan sistem BSSN, sehingga risiko pemalsuan dokumen dapat diminimalisir.
Melalui aplikasi SRIKANDI, surat-menyurat antar dinas hingga kementerian kini dilakukan tanpa kertas (paperless).
Koordinasi lintas provinsi maupun pusat kini bisa dilakukan dari mana saja secara resmi.
Dinas Kominfo Sultra menargetkan pada Maret 2026 mendatang, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah menerapkan TTE dan aplikasi SRIKANDI secara serentak.
“Kami ingin indeks pemerintahan digital Sultra melonjak naik. Kami juga membuka pintu seluas-luasnya bagi kabupaten/kota di Sultra yang ingin berkonsultasi untuk menerapkan langkah serupa. Kami siap memfasilitasi,” pungkas Andi Syahrir dengan optimis.
Dengan sinergi ini, wajah birokrasi Sultra diharapkan menjadi lebih bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
REDAKSI