KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) memastikan bantuan pangan bagi masyarakat akan segera disalurkan sebelum Idulfitri 1447 H. Langkah ini diambil untuk meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Kepastian tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Provinsi Sultra Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Jumat (27/2/2026).
Rakor ini diikuti oleh unsur Forkopimda, kepala OPD lingkup Pemprov Sultra, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari seluruh kabupaten/kota se-Sultra.
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sultra dijadwalkan menerima paket bantuan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng
Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, menyatakan bahwa bantuan sosial ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan di meja makan warga tetap terpenuhi.
Dalam Rakor yang dihadiri oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, Sekda Asrun Lio menegaskan bahwa Satgas Ketahanan Pangan kini masuk ke fase penindakan tegas, bukan sekadar imbauan.
Ada tiga aspek utama yang menjadi fokus pengawasan ketat di lapangan, yaitu pengawasan ketat terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET). Satgas akan menindak praktik manipulasi, seperti beras medium yang dilabeli premium untuk dijual dengan harga tinggi, memastikan bahan pangan bebas dari bahaya fisik, kimia, dan biologi. Tim pengawas akan turun langsung ke pasar di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dan pengawasan standar klasifikasi komoditas agar masyarakat mendapatkan pangan yang layak konsumsi dengan harga wajar.
“Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen memperkuat sinergi agar stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga serta pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” ujar Asrun Lio.
Senada dengan hal tersebut, Andriko Noto Susanto dari Bapanas menekankan pentingnya stabilitas harga sesuai arahan Presiden. Ia meminta Bulog bertanggung jawab penuh menjaga stok beras dan minyak goreng agar tidak terjadi gejolak harga yang signifikan.
Selain bantuan untuk rumah tangga, pemerintah juga akan merealisasikan program Jagung SPHP pada awal Maret 2026. Melalui program ini, para peternak bisa mendapatkan jagung seharga Rp5.500 per kilogram. Langkah ini diharapkan mampu menekan biaya produksi peternakan sehingga harga produk turunannya di pasar tetap stabil.
Editor: Tim Redaksi