KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari secara resmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis, (2/4/2026).
Pertemuan strategis ini mengusung tema besar mengenai penguatan tata kelola kelembagaan demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesionalisme ASN, serta akuntabilitas kinerja pemerintahan yang lebih baik.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dalam sambutannya menyampaikan, forum ini merupakan instrumen krusial dalam menyusun peta jalan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya Musrenbang sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi, gagasan, dan masukan dari berbagai sektor guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Siska menginginkan agar kegiatan ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan atau formalitas diskusi semata, melainkan harus dibarengi dengan identifikasi masalah yang nyata di tengah masyarakat.
“Musrenbang adalah upaya bersama untuk menyatukan pandangan, merumuskan prioritas pembangunan, serta memastikan kebijakan dan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Kendari. Forum ini menjadi ruang interaktif antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder,” ujar Wali Kota Kendari dalam arahannya.
Dalam kesempatan tersebut, Siska memberikan sorotan tajam pada perlunya sinkronisasi antara perencanaan dan realitas di lapangan. Beliau mencontohkan permasalahan banjir yang masih terjadi berulang setiap tahun sebagai tanda adanya ketimpangan antara apa yang direncanakan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Oleh karena itu kata Siska, seluruh jajaran pemerintahan diminta lebih jeli dalam menentukan skala prioritas agar setiap program yang disusun tepat sasaran dan memberikan solusi jangka panjang.
Siska juga memaparkan sejumlah catatan prestasi makro Kota Kendari, seperti angka Indeks Pembangunan Manusia yang melampaui rata-rata nasional serta pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 5,16 persen.
Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, ia mengingatkan masih adanya tantangan besar terkait tingkat pengangguran terbuka yang memerlukan perhatian serius dari seluruh lintas sektor, mulai dari infrastruktur hingga penguatan UMKM.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, para kepala OPD, hingga perangkat camat dan lurah. Kepala Bappeda Kota Kendari, Muhamad Saiful, menambahkan bahwa rangkaian proses ini telah dimulai sejak awal tahun melalui tahapan bottom-up dari tingkat RT dan RW.
Melalui kolaborasi yang kuat ini, Pemkot berharap RKPD 2027 dapat menjadi landasan pembangunan yang terukur dan mampu menjawab tantangan zaman secara berkelanjutan.
Editor: Tim Redaksi