KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus mematangkan langkah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik. Hal ini ditegaskan melalui rapat pembentukan tim penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) untuk RSUD Antero Hamra.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, ini berlangsung di Ruang Rapat BKAD Kota Kendari pada Rabu (15/4/2026).
Upaya ini bukan sekadar urusan administratif belaka. Penerapan sistem PPK-BLUD dirancang agar RSUD Antero Hamra memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangannya. Dengan fleksibilitas tersebut, rumah sakit diharapkan mampu merespons kebutuhan medis masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Sekda Amir Hasan menekankan bahwa pembentukan tim penilai merupakan tahapan krusial. Tim ini memegang peran strategis untuk membedah dan mengevaluasi kesiapan rumah sakit dari berbagai aspek, mulai dari kelengkapan administrasi, kesiapan teknis, hingga substansi pelayanan.
“Penerapan BLUD di RSUD Antero Hamra diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” ujar Amir Hasan di hadapan para peserta rapat.
Diskusi yang berlangsung dinamis ini turut dihadiri Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektur Kota Kendari, Direktur RSUD Antero Hamra, dan Tim Pendamping Persiapan BLUD
Sepanjang forum, para pemangku kepentingan saling memberikan masukan konstruktif mengenai mekanisme penilaian serta indikator kelayakan yang akan digunakan. Sinergi antar-instansi ini menjadi kunci agar proses transisi RSUD Antero Hamra menuju sistem BLUD berjalan mulus.
Editor: Tim Redaksi