KENDARI – Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengambil langkah tegas untuk menjaga ketahanan moral warganya dari penyimpangan perilaku seksual. Bukan sekadar pengawasan, Pemkot kini tengah merajut strategi besar yang memadukan langkah pencegahan, pembinaan, hingga rehabilitasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan mengungkapkan, pemerintah daerah memikul tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas sosial. Baginya, menyikapi fenomena penyimpangan perilaku seksual—termasuk isu LGBT—tidak bisa dilakukan secara parsial atau reaktif semata.
“Pemerintah Kota Kendari sangat mendukung upaya pencegahan. Namun, penanganannya harus utuh: mulai dari pencegahan, pembinaan, hingga rehabilitasi. Karena itu, kita perlu segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum yang kuat,” tegas Amir Hasan, Kamis (30/4/2026).
Pemkot Kendari meyakini bahwa kunci utama dari persoalan ini terletak pada pencegahan di tingkat hulu. Rencana ini tidak hanya melibatkan birokrasi, tetapi juga menyentuh unit terkecil dalam masyarakat melalui penguatan peran keluarga, pendidikan karakter, dan kolaborasi lintas tokoh.
Satu hal yang menarik dari narasi yang dibangun Pemkot Kendari adalah komitmennya untuk menghindari stigma. Melalui jalur rehabilitasi dan pendampingan psikologis, pemerintah ingin memastikan bahwa individu yang membutuhkan bantuan mendapatkan solusi yang manusiawi. Pendekatan ini diharapkan mampu merangkul tanpa memukul, serta membina tanpa menghina.
Sebagai penutup dari komitmen tersebut, Pemkot kini mendorong percepatan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) pencegahan penyimpangan perilaku seksual. Kehadiran Perda ini nantinya tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi kompas bagi program-program sosial yang terintegrasi.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan harmoni sosial, memastikan Kota Kendari tetap menjadi ruang yang kondusif, religius, dan selaras dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi masyarakatnya.
Editor: Tim Redaksi