KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus mematangkan langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Langkah ini dipertegas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Supervisi Koordinasi dan Pencegahan (Korsupgah) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, Senin (4/5/2026).
Fokus utama dalam pertemuan ini adalah membedah benang kusut pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi tantangan krusial bagi Pemkot Kendari.
Membuka rapat tersebut, Amir Hasan memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK. Baginya, pendampingan langsung dari lembaga antirasuah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk sinergi nyata untuk menciptakan sistem yang bebas dari praktik korupsi.
“Kami menyambut positif supervisi ini. Ini adalah momentum bagi Pemerintah Kota Kendari untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Amir Hasan dalam sambutannya.
Sekda tidak menampik bahwa urusan aset daerah masih menyisakan sejumlah “pekerjaan rumah” yang cukup berat. Persoalan mulai dari sertifikasi tanah dan bangunan yang belum tuntas, penataan administrasi yang masih perlu dirapikan, hingga optimalisasi pemanfaatan aset agar mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Pemkot Kendari secara terbuka memaparkan beberapa titik rawan yang memerlukan perhatian khusus, antara lain sengketa lahan, dualisme kepemilikan, dan optimalisasi pemanfaatan.
Guna memastikan proses supervisi ini berjalan efektif, Amir Hasan memberikan instruksi keras kepada seluruh kepala perangkat daerah. Ia meminta agar tidak ada data yang ditutup-tupi. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib bersikap terbuka dan proaktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tim KPK.
“Kami berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan KPK. Kualitas pengelolaan aset harus meningkat, karena pada akhirnya ini semua digunakan demi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Rakor ini merupakan bagian dari rantai panjang upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah. Dengan menggandeng KPK, Pemkot Kendari berharap dapat merumuskan langkah strategis dan solusi konkret untuk mengamankan aset negara dari potensi penyalahgunaan, sekaligus menyelaraskan diri dengan program nasional pemberantasan korupsi.
Editor: Tim Redaksi