KENDARI, PETARUNGSULTRA.COM – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran mendalam terhadap tugas, tanggung jawab, dan pengabdian sebagai aparatur negara. Pesan mendasar ini ia sampaikan saat memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Sultra, Rabu pagi (17/6/2026).
Dalam amanatnya, Hugua menjelaskan bahwa esensi kesadaran sejati memiliki makna yang jauh lebih dalam ketimbang sekadar pemikiran di atas kertas. Menurutnya, kesadaran harus benar-benar tertanam di dalam sanubari setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat menjadi kompas utama dalam melayani masyarakat, bangsa, dan negara.
“Kesadaran itu berbeda dengan sekadar pemikiran yang ada di kepala. Kesadaran adalah sesuatu yang harus meresap dan tertanam kuat dalam diri setiap ASN. Ketika kita sadar akan amanah ini, maka pelayanan kepada masyarakat tidak lagi menjadi beban, melainkan sebuah pengabdian yang tulus,” ujar Hugua di hadapan peserta upacara.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak sekadar mendengarkan, tetapi juga memahami dan menghayati nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Panca Prasetya KORPRI yang dibacakan dalam upacara tersebut. Nilai-nilai inilah yang wajib menjadi pedoman mutlak dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik sehari-hari.
Hugua menggarisbawahi posisi strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra sebagai perpanjangan tangan atau wakil Pemerintah Pusat di daerah, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
Oleh karena itu, Pemprov Sultra memikul tanggung jawab besar untuk terus memperkuat, mendorong, sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten dan Kota demi menyukseskan agenda pembangunan nasional.
Di akhir sambutannya, Wagub Hugua mengajak seluruh jajaran ASN untuk membuka mata dan peka terhadap berbagai tantangan pembangunan yang saat ini tengah dihadapi Bumi Anoa. Mulai dari upaya peningkatan daya saing daerah, percepatan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah, hingga isu krusial seperti pengendalian inflasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
“Di tengah berbagai tantangan yang dinamis ini, kunci utamanya adalah kebersamaan. Yang harus kita bangun adalah kolaborasi dan sikap saling menjaga. Dengan soliditas itu, kita pasti dapat menjalankan tugas pemerintahan dan mengawal pembangunan daerah secara jauh lebih efektif,” pungkasnya.
Editor: Tim Redaksi