KENDARI, PETARUNGSULTRA.COM – Upaya percepatan penurunan stunting di Kota Kendari membutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektor. Program prioritas nasional ini tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga berbagai pemangku kepentingan terkait.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan, saat membuka Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Senin (13/7/2026).
Agenda penting ini dihadiri oleh jajaran Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, para camat dan lurah, kepala puskesmas, Tim Penggerak PKK, serta anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Kendari.
Dalam arahannya, Amir Hasan mengingatkan bahwa penanganan stunting adalah kerja tim yang besar.
“Persoalan stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan atau Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen dan konsistensi seluruh OPD,” katanya.
Berkaca pada data terbaru, Sekda menilai perlu adanya langkah intervensi yang lebih mendalam. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak menganggap serius persoalan ini dan memastikan setiap program yang dirancang bisa berjalan tepat sasaran di lapangan.
Salah satu poin krusial yang disorot adalah pentingnya sinkronisasi data keluarga berisiko stunting antar-OPD. Data yang selaras ini nantinya akan menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan. Selain itu, TPPS Kota Kendari juga diinstruksikan untuk terus memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala.
Sekda juga menaruh perhatian serius pada capaian pendataan ibu hamil dan balita yang sejauh ini dinilai masih rendah. Dari target sekitar 36 ribu data yang harus masuk ke dalam sistem, hingga saat ini baru sekitar 9 ribu data yang berhasil dihimpun.
Menyikapi kendala tersebut, Sekda meminta para camat, lurah, kader Posyandu, pengurus RT/RW, hingga Tim Penggerak PKK untuk bergerak lebih aktif menyisir wilayah masing-masing demi memastikan seluruh ibu hamil dan balita terdata dengan akurat.
“Kalau ada kesulitan menggunakan sistem online, lakukan dulu pendataan secara manual. Yang penting datanya terkumpul dan valid, sehingga bisa menjadi dasar intervensi yang tepat,” pintanya.
Editor: Tim Redaksi