LOMBOK BARAT, CORONGSULTRA.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menghadiri pembukaan Rapat Kerja (Raker) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026. Acara bergengsi ini digelar di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/7/2026).
Mengusung tema “Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, perhelatan ini menjadi magnet bagi para Gubernur dan Wakil Gubernur dari seantero Nusantara. Forum strategis ini dirancang khusus untuk memperkuat jembatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antardaerah demi menyokong pembangunan nasional yang lebih kokoh.
Kehangatan acara sudah terasa sejak awal lewat sambutan selamat datang dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Dalam pidatonya, Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan APPSI yang telah memercayakan NTB sebagai tuan rumah. Baginya, amanah ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan tersendiri bagi masyarakat NTB.
Ia menekankan bahwa APPSI bukan sekadar wadah formalitas koordinasi antarpemerintah provinsi. Lebih dari itu, organisasi ini merupakan ruang kolaborasi untuk saling menimba ilmu, bertukar pengalaman, serta merajut solusi atas pelbagai tantangan pembangunan di daerah.
“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lalu Muhamad Iqbal.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) selaku Ketua Umum APPSI, Rudy Mas’ud mengatakan, Raker dan Munaslub kali ini merupakan wadah penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Rudy memandang APPSI bukan hanya tempat menampung aspirasi para gubernur, melainkan ruang kerja bersama untuk memecahkan kebuntuan pembangunan. Di tengah keterbatasan kewenangan yang ada, pemerintah daerah kini dituntut lebih kreatif dalam memicu pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta mendongkrak kesejahteraan warga.
Kemeriahan acara mencapai puncaknya saat Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam arahannya, Bima Arya memaparkan bahwa para kepala daerah masa kini dihadapkan pada lanskap tantangan yang kian rumit, mulai dari riak geopolitik global hingga tuntutan percepatan pembangunan di daerah masing-masing.
Mantan Wali Kota Bogor ini menggarisbawahi lima tantangan utama yang wajib diwaspadai pemimpin daerah saat ini. Pertama, faktor geopolitik yang dulu kerap terabaikan. Kedua, kewajiban mengawal kebijakan nasional seperti Koperasi Desa (Kopdes), pemberdayaan desa nelayan, hingga realisasi janji politik kepada konstituen. Ketiga, menyelaraskan visi-misi daerah agar tetap seirama dengan garis kebijakan nasional. Keempat, kejelian memahami algoritma media masa kini disertai kewaspadaan tinggi terhadap potensi pelanggaran hukum. Terakhir, aspek kelima yang tidak kalah krusial adalah kehati-hatian ekstra agar tidak terjerumus dalam pusaran hukum.
“Saat ini berselancar di antara lima tantangan ini tidak mudah. Oleh karena itu, para kepala daerah harus sering berkumpul dan berkoordinasi,” pesan Bima Arya di hadapan para peserta.
Menutup arahannya, Bima Arya turut meneruskan pesan penting dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Ia mengingatkan kembali peran ganda seorang gubernur, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Sebagai wakil pusat, Gubernur memikul tanggung jawab besar untuk mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional bersama para Bupati dan Wali Kota melalui rapat kerja yang intensif. Tak hanya itu, gubernur juga diinstruksikan untuk memimpin langsung program-program prioritas—terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran—menjadi kompas integritas, membangun kemitraan yang harmonis dengan Forkopimda, serta menyelesaikan sengketa batas wilayah dari tingkat kabupaten hingga ke desa.
Editor: Tim Redaksi