KENDARI, PETARUNGSULTRA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mematangkan langkah strategis untuk membuka akses kesehatan yang adil dan merata. Dalam agenda kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Jumat (9/10/2026), Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka memaparkan rencana pengadaan ambulans laut di wilayah kepulauan.
Langkah ini menjadi salah satu respons atas kondisi geografis Sultra yang terdiri dari 17 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk mencapai 2,83 juta jiwa (BPS 2025). Mengingat delapan kabupaten di antaranya berada di kawasan kepulauan, mobilitas penanganan medis darurat membutuhkan sarana transportasi yang responsif dan memadai.
“Karakter wilayah Sulawesi Tenggara sebagai daerah kepulauan tidak bisa hanya mengandalkan ambulans darat. Kita tengah mengupayakan secara serius pengadaan layanan ambulans laut. Dari 17 kabupaten/kota kita, terdapat delapan kabupaten yang berada di wilayah kepulauan, sehingga akses layanan kesehatan harus didekatkan kepada mereka,” katanya.
Selain ambulans laut, Pemprov Sultra tengah memperkuat layanan kesehatan primer di Puskesmas dan Posyandu, mengoptimalkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta memperketat pengendalian penyakit.
Untuk fasilitas rujukan, rencana pembangunan gedung layanan delapan lantai di RSUD Bahteramas terus dimatangkan dan ditargetkan terealisasi pada 2027. Pada saat bersamaan, pemerintah daerah mengejar target 89 persen cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan pada akhir 2026.
Di sektor ketenagakerjaan, perhatian tertuju pada peningkatan kompetensi SDM lokal melalui pelatihan vokasi. Kebijakan ini disiapkan untuk menyerap tenaga kerja di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri, seperti di Pomalaa. Fokus lainnya mencakup harmonisasi hubungan industrial antara pekerja lokal dan Tenaga Kerja Asing (TKA), pengawasan sistem pengupahan, hingga perluasan jaminan sosial bagi pekerja non-ASN, sektor informal, dan kelompok rentan.
“Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan rakyat dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun. Tetapi kita harus mengupayakan agar setiap harinya, sebagai pemegang amanah, selalu ada persoalan rakyat yang berhasil kita selesaikan,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker, Nihayatul Wafiroh, menyambut positif inovasi layanan medis berbasis kepulauan tersebut. Menurutnya, ambulans laut menjadi solusi nyata agar masyarakat pesisir dan pulau terpencil tidak lagi terhambat jarak saat membutuhkan penanganan medis darurat.
Nihayatul juga menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Pelindungan Pekerja pada Rapat Paripurna 6 Oktober 2026.
“Substansi undang-undang terbaru ini mencakup pelindungan komprehensif bagi pekerja rentan, jaminan sosial, dana cadangan pesangon, pemagangan, hingga kepastian hukum. Kami berharap, hasil serap aspirasi hari ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan nasional yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara,” pungkasnya.
Editor: Tim Redaksi