KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh.
Langkah ini diambil agar alokasi dana daerah dapat difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan serta memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan di Bumi Anoa.
Arahan strategis tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur, (Senin, 30/3/2026). Dalam arahannya, ia menekankan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut kecermatan dalam penyusunan program agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia untuk kegiatan yang tidak mendesak.
“Anggaran kita terbatas, sehingga setiap pengeluaran harus diprioritaskan pada kebutuhan nyata masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan, termasuk belanja perjalanan dinas yang tidak mendesak,” tegas Andi Sumangerukka di hadapan para peserta apel.
Salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan ini adalah memutus mata rantai kemiskinan di Sultra yang saat ini masih berada di angka sepuluh persen. Terkait hal tersebut, Gubernur mengingatkan agar setiap intervensi pemerintah dilakukan secara konkret. Menurutnya, program pemerintah harus mampu menjawab persoalan kemiskinan secara tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Selain masalah kemiskinan, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian serius dengan pendekatan yang berorientasi pada penguatan ekonomi warga. Gubernur menegaskan bahwa pembangunan fisik seperti jalan tidak boleh hanya sekadar menjadi proyek semata, melainkan harus mampu membuka akses yang meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, komitmen pemerintah daerah juga diperketat. Gubernur menginstruksikan pengelolaan dana pendidikan, termasuk dana BOS, dilakukan secara transparan tanpa adanya praktik yang membebani masyarakat.
Sementara itu, di sektor kesehatan, pemerintah menargetkan pencapaian kepesertaan BPJS Kesehatan hingga seratus persen dari posisi saat ini yang masih berada di kisaran delapan puluh sembilan persen.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan. Ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” ujarnya menekankan pentingnya jaminan kesehatan bagi warga.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Gubernur juga tengah menyiapkan penyesuaian sistem kerja bagi ASN, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa perubahan sistem kerja tidak boleh mengendurkan disiplin dan kualitas pelayanan publik. Ia meminta agar apapun sistem yang diterapkan nantinya, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terganggu.
Menutup arahannya, Gubernur berpesan agar setiap kebijakan yang telah direncanakan segera diimplementasikan dengan baik di lapangan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintah bukan diukur dari rencana yang tertulis, melainkan dari seberapa besar dampak nyata yang dirasakan oleh rakyat.
“Program harus berdampak nyata. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita,” pungkasnya.
Editor: Tim Redaksi