KENDARI – Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sultra tersebut merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra menaruh harapan besar untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih sebelumnya. Pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga kualitas laporan keuangan agar tetap berada pada standar tertinggi sesuai dengan penilaian BPK.
“Kami berharap LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat kembali memperoleh opini terbaik dari BPK RI, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Gubernur di sela-sela kegiatan penyerahan tersebut.
Gubernur menjelaskan lebih lanjut bahwa capaian opini WTP bukan sekadar predikat administratif, melainkan cerminan dari tata kelola keuangan daerah yang dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Menurutnya, seluruh proses pengelolaan anggaran harus senantiasa berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap kinerja BPK selama ini. Sinergi yang terjalin erat antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa dianggap sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kualitas serta efektivitas pengelolaan dana publik di wilayah Sultra.
Gubernur berharap agar proses audit yang dilakukan oleh tim BPK dapat terlaksana dengan baik demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami berharap pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar, objektif, dan memberikan hasil terbaik bagi peningkatan tata kelola keuangan di Sultra,” harapnya.
Editor: Tim Redaksi