KENDARI — Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menjalin kolaborasi strategis dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Kendari. Langkah ini diawali dengan pertemuan audiensi hangat yang diterima langsung oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk membahas berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN, dengan fokus utama pada percepatan sertifikasi tanah serta pengamanan aset daerah.
Kepala Kantah Kota Kendari, Ahmad Fatoni, mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan audiensi perdana jajarannya dengan Wali Kota guna membangun sinergi yang lebih solid ke depan.
“Kunjungan perdana kami ke Ibu Wali Kota ini membahas sejumlah program Kementerian ATR/BPN yang disinergikan dengan Pemkot Kendari. Nantinya, ada banyak kegiatan yang muaranya adalah mendukung peningkatan pendapatan Pemerintah Kota Kendari,” ujar Ahmad Fatoni.
Selain urusan pendapatan, fokus utama Kantah saat ini adalah mendorong percepatan sertifikasi aset milik Pemkot Kendari. Ahmad Fatoni menyebutkan, ada target besar yang harus tuntas pada tahun ini.
“Kami bekerja sama terkait penataan aset. Dari target yang kami diskusikan bersama Ibu Wali Kota, ada 500 lebih aset Pemda yang kami upayakan selesai sertifikasinya tahun ini. Semoga semuanya berjalan lancar agar aset-aset tersebut bisa segera memberikan manfaat nyata bagi Kota Kendari,” jelasnya optimis.
Ahmad Fatoni juga mengapresiasi respons cepat dan dukungan penuh yang ditunjukkan oleh Wali Kota Kendari terhadap program-program pertanahan yang dicanangkan pusat.
“Ibu Wali Kota sangat mendukung. Komunikasi kami berjalan sangat baik. Kami berharap koordinasi dan kolaborasi antara Pemkot dan Kantor Pertanahan Kendari semakin kuat, sehingga setiap kendala pertanahan di lapangan bisa diurai dengan cepat,” tambahnya.
Sembilan Program Strategis Siap Dieksekusi
Dukungan penuh Pemkot Kendari ini juga diamini oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti. Ia membeberkan bahwa ada sembilan program kerja yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN, dan seluruhnya mendapat lampu hijau dari Wali Kota.
“Ada sembilan program yang ditawarkan Kementerian ATR, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala BPN melalui pertemuan dengan Ibu Wali Kota. Seluruh program tersebut langsung direspons positif oleh Ibu Wali Kota untuk segera diambil alih dan dieksekusi oleh Pemkot Kendari,” papar Satria.
Dari sembilan program tersebut, salah satu yang menjadi prioritas utama adalah percepatan sertifikasi tanah masyarakat serta konsolidasi tanah. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mendukung penataan wilayah sekaligus mengamankan aset-aset milik pemerintah daerah secara sah.
“Untuk mengamankan aset, kepemilikan sertifikat itu mutlak. Jadi, pengamanan yang kita lakukan bukan hanya secara fisik di lapangan, melainkan juga pengamanan yang kuat secara administrasi dan hukum,” tegas Satria menutup perbincangan.
Editor: Tim Redaksi