KENDARI, PETARUNGSULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus mematangkan langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Lewat rapat koordinasi bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI di Aula Samaturu Balai Kota Kendari , Selasa (15/9/2026), Pemkot Kendari melakukan pendalaman mendalam pada sektor perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), hingga penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Edy Suryanto beserta tim, jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, serta seluruh kepala OPD dan camat se-Kota Kendari.
Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang evaluasi krusial untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar makin bersih, transparan, dan akuntabel. Pembahasan tidak berhenti pada aspek administratif belaka, tetapi juga mengejar tindak lanjut atas rekomendasi KPK serta pemantauan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).
“Pencegahan korupsi bukan hanya sekadar pemenuhan indikator dalam monitoring, controlling, surveillance for prevention berbasis risk based surveillance (MCSP-RBS), ataupun hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), melainkan sebuah kewajiban moral untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Siska.
Dalam kesempatan tersebut, Siska turut memaparkan progres terkini tata kelola daerah, mulai dari tindak lanjut rekomendasi SPI 2025 triwulan pertama, pelaksanaan APBD, percepatan sertifikasi aset, hingga penerapan sistem merit dan manajemen talenta.
Kehadiran tim KPK diharapkan mampu mengurai berbagai kendala teknis maupun administratif di lapangan secara langsung. Evaluasi semacam ini dinilai penting agar setiap catatan tidak berhenti sebagai laporan di atas kertas, melainkan melahirkan aksi nyata.
Demi mendorong lonjakan capaian MCSP-RBS dan indeks tata kelola yang substantif, Wali Kota meminta seluruh jajaran OPD tidak bersikap pasif.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD dan jajaran yang hadir untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. Sampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan simak dengan saksama seluruh arahan serta rekomendasi yang diberikan oleh tim koordinasi dan supervisi KPK RI,” tegasnya.
Siska mengingatkan bahwa pembenahan sistem pengawasan dan penganggaran merupakan tanggung jawab kolektif. Gerak cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi perbaikan menjadi kunci utama agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga Kendari.
Editor: Tim Redaksi