KENDARI, PETARUNGSULTRA.COM — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat koordinasi penanganan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta sebaran asap melalui rapat koordinasi di Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sultra, Kamis (22/10/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kepala BPBD Sultra, La Ode Saifuddin, serta dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Sultra, Kadis Lingkungan Hidup Sultra, Kadis Sosial, TNI, Polri, dan instansi terkait.
Asisten Administrasi Umum Setda Sultra, Rony Yakob, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang dan menyatukan langkah penanganan bencana bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait.
“Koordinasi bersama Forkopimda dan instansi terkait diperlukan untuk menyatukan langkah penanganan, terutama dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta potensi bencana lainnya di Sulawesi Tenggara. Penting untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang diprakirakan berlangsung dalam waktu panjang,” ujar Rony.
Menurutnya, Sultra menjadi daerah kedua di Indonesia yang mengalami kemarau panjang. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait untuk mengantisipasi kondisi tersebut serta mempersiapkan langkah penanganan secara bersama.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sultra, La Ode Saifuddin, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia meminta dukungan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, dan instansi teknis untuk meningkatkan pemantauan di lapangan serta menelusuri penyebab kebakaran, termasuk mengidentifikasi pihak yang melakukan pembakaran apabila ditemukan unsur kesengajaan. Kabupaten Bombana dan Kolaka Timur disebut sebagai wilayah yang masih menjadi perhatian dalam pemantauan karhutla.
Saifuddin menegaskan pentingnya penyampaian laporan perkembangan titik panas (hotspot) setiap hari kepada Gubernur Sultra. Karena itu, koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti dan upaya penanggulangan karhutla di Sultra berjalan secara terpadu.
Berdasarkan pemaparan Prakirawan BMKG Sultra, Bismar Rahmat Adi, fenomena El Niño dengan intensitas sangat kuat masih memengaruhi kondisi cuaca di Sultra dan diprediksi bertahan hingga awal 2027. Berdasarkan pemantauan BMKG per 20 Oktober 2026, sebanyak 14 daerah di Sultra mengalami hari tanpa hujan (HTH) kategori ekstrem panjang, yakni lebih dari 60 hari.
Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Kota Baubau, dan Kota Kendari.
BMKG memprediksi curah hujan di seluruh wilayah Sultra masih berada pada kategori rendah hingga akhir Oktober 2026, dengan intensitas maksimal 50 milimeter per dasarian. Memasuki November, curah hujan diperkirakan mulai meningkat secara bertahap, sementara awal musim hujan di sebagian besar wilayah Sultra diprakirakan baru mulai pada pertengahan hingga akhir Desember 2026.
Terkait potensi karhutla, Bismar menjelaskan bahwa BMKG terus memantau titik panas dan sebaran asap melalui citra satelit. Selain itu, arah angin yang masih didominasi angin timuran berpotensi membawa asap dari wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Maluku, menuju Sulawesi Tenggara.
Editor: Tim Redaksi