KENDARI., PETARUNGSULTRA.COM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Sultra pada Senin (17/11/2025) di Gedung DPRD Sultra.
Raker ini berfokus pada evaluasi program tahun 2025 dan penetapan program prioritas tahun 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Andi Muhammad Saenuddin, didampingi Sekretaris Komisi, Hartini Azis, serta dihadiri anggota komisi lainnya, termasuk Hj. Gunartin, Hj. Harmawati, dan H. Irfani Thalid.
Selain unsur pemerintah provinsi (Karo Hukum dan Karo Kesra), pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan lembaga keagamaan, yakni Kemenag Sultra, MUI, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan perwakilan agama Hindu.
Dalam pengantarnya, Ketua Komisi IV, Andi Muhammad Saenuddin, menekankan pentingnya akuntabilitas program Kesra, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan umat beragama.
“Kami di Komisi IV ingin mengetahui apa saja program yang prioritas pada 2026 mendatang,” ujar Andi, seraya mengapresiasi kehadiran seluruh perwakilan lembaga keagamaan.
Ia juga secara tegas meminta Karo Kesra untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Biro Kesra Pemprov Sultra, Saido, memaparkan evaluasi kinerja biro selama tahun 2025.
Saido menjelaskan bahwa seluruh program yang telah dicanangkan telah berjalan sesuai dengan rencana, namun ia mengakui adanya beberapa catatan dan tantangan dalam pelaksanaannya.
“Secara umum, kegiatan biro selama 2025 telah terealisasi, namun kami terus berupaya menyempurnakan mekanisme pendampingan dan anggaran, khususnya untuk kegiatan skala besar,” jelas Saido.
Saido kemudian memaparkan sejumlah program yang diusulkan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2026, termasuk dukungan penuh terhadap kegiatan keagamaan seperti Pesparawi dan Pesparani dari umat Kristiani.
“Kami mengusulkan agar dukungan terhadap Pesparawi dan Pesparani menjadi prioritas, mengingat kegiatan ini merupakan sarana strategis dalam memperkuat kerukunan dan menampilkan potensi budaya keagamaan Sultra,” tutup Saido.
Raker ini ditutup dengan kesimpulan bahwa Komisi IV akan menindaklanjuti usulan program prioritas 2026, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi kerukunan umat beragama.
Perwakilan Kemenag Sultra
Perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) Sultra, dalam tanggapannya, menekankan peran Kemenag sebagai instansi vertikal yang bertugas mengkoordinasikan seluruh urusan keagamaan dan kerukunan umat. Kemenag mengapresiasi Komisi IV yang telah membuka ruang dialog ini.
Kemenag Sultra secara khusus menyoroti kebutuhan akan penguatan anggaran di sektor program yang bersifat lintas agama.
“Kami berharap Komisi IV dapat mendorong peningkatan dukungan anggaran, terutama untuk program pembinaan kerukunan umat, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan inisiatif pembangunan sarana ibadah yang melibatkan interaksi multi-agama,” jelas perwakilan Kemenag.
Kemenag memandang bahwa kerukunan adalah aset utama daerah. Oleh karena itu, investasi pada program yang mendukung dialog, toleransi, dan pendidikan agama yang moderat harus menjadi prioritas utama Biro Kesra di tahun 2026.
Raker yang juga mengevaluasi program Kesra 2025 ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Sultra, melalui Komisi IV, siap mengawal secara ketat realisasi anggaran untuk sektor keagamaan guna memastikan pembangunan fisik dan spiritual berjalan seimbang di Sultra.
Perwakilan MUI Sultra
Perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sultra menyampaikan bahwa program kerja mereka untuk tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan fundamental keagamaan masyarakat dan pemeliharaan kerukunan internal umat (ukhuwah Islamiyah) serta antarumat beragama (ukhuwah wathaniyah).
“MUI memprioritaskan program pembinaan umat yang bersifat preventif, seperti edukasi halal, serta penguatan dakwah yang moderat dan toleran. Kami berharap Komisi IV dapat memberikan dukungan penuh untuk kegiatan-kegiatan yang menjaga stabilitas sosial dan spiritual daerah,” jelas perwakilan MUI.
MUI juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi kegiatan yang melibatkan pelatihan dai dan pengembangan sumber daya manusia di tingkat pedesaan, sebagai upaya efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat Sultra.
Perwakilan Hindu
Perwakilan dari umat Hindu menyampaikan fokus utama mereka dalam perencanaan tahun 2026. Mereka menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan pembinaan sumber daya manusia (SDM) keagamaan dan pelestarian ritual.
Perwakilan umat Hindu menyampaikan, bahwa peningkatan kualitas SDM, seperti pelatihan sulinggih (pemimpin upacara) dan guru agama, serta dukungan untuk pelaksanaan hari raya besar keagamaan, sangat penting untuk menjaga tatanan sosial dan spiritual umat.
“Kami berterima kasih atas ruang dialog yang diberikan Komisi IV. Program prioritas kami berpusat pada penguatan kualitas SDM umat Hindu di Sultra, agar pembinaan keagamaan dapat berjalan optimal di tengah masyarakat yang majemuk,” ujar perwakilan tersebut.
Mereka juga berharap Komisi IV dapat mendorong Biro Kesra Pemprov Sultra untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi kegiatan yang bersifat inklusif dan mempromosikan kerukunan antarumat beragama di Sultra.
Perwakilan Kristen
Fokus pembahasan program kerja 2026 mencakup berbagai kegiatan keagamaan, dengan penekanan pada dukungan terhadap program umat Kristiani, yakni Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) dan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani).
Dalam sesi penyampaian tanggapan, perwakilan dari umat Kristen, yang mencakup Protestan dan Katolik, menyampaikan apresiasi mendalam atas komitmen Komisi IV mendukung kedua program tersebut sebagai bagian dari program prioritas daerah.
”Kami sangat berterima kasih kepada Ketua Komisi IV, Bapak Andi Muhammad Saenuddin, dan seluruh anggota Komisi, atas perhatian besar terhadap kegiatan kerohanian kami,” ujar salah satu perwakilan lembaga Kristen dalam rapat tersebut.
Mereka menekankan bahwa dukungan dari legislatif dan eksekutif (Biro Kesra) sangat krusial, tidak hanya untuk pelaksanaan teknis, tetapi juga sebagai simbol pengakuan dan dukungan nyata pemerintah daerah terhadap keragaman iman di Sultra.
Pesparawi dan Pesparani, menurut perwakilan umat Kristen, adalah ajang yang melampaui sekadar lomba seni. Kegiatan ini merupakan wahana pembinaan mental spiritual generasi muda serta sarana mempererat kerukunan antar umat beragama melalui ekspresi budaya dan seni.
REDAKSI